
Pemerintah mengklaim sebanyak 1,1 juta jiwa berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kini menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada akhir 2026.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen.
“Kemiskinan turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen, di mana yang miskin ekstrem sudah kita berhasil dorong untuk keluar dari kemiskinan ekstrem sejumlah 1,1 juta jiwa dan kita ingin terus bekerja agar kemiskinan ekstrem akhir tahun ini bisa nol,” ujar Muhaimin di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).
Menurut Muhaimin, penurunan kemiskinan perlu disertai upaya pemberdayaan agar masyarakat dapat membangun kemandirian ekonomi. Bantuan sosial tetap diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, tetapi perlu diikuti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, permodalan, dan peluang usaha.
Pemerintah Dorong Pemberdayaan Ekonomi
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah menyebut telah menyalurkan bantuan kepada 26,8 juta keluarga miskin. Di bidang pendidikan, program Sekolah Rakyat telah memberikan akses pendidikan kepada 44.200 anak dari keluarga miskin dan terlantar.
Pemerintah juga mendorong agar program pendidikan tersebut turut membuka peluang peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan orang tua siswa.
Sementara di sektor usaha, sebanyak 3,25 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut telah memperoleh akses permodalan terjangkau melalui upaya bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian UMKM.
Selain permodalan, pengembangan UMKM membutuhkan dukungan akses bahan baku, teknologi, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran agar usaha dapat berkembang serta menghasilkan pendapatan yang lebih stabil.
Jutaan Warga Masuk Ekosistem Ekonomi
Pemerintah turut mengaitkan upaya pemberdayaan dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok. Dalam ekosistem program Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 1,3 juta warga miskin disebut telah terserap bekerja. Selain itu, 148.000 pelaku usaha baru dilaporkan masuk dalam rantai pasok program tersebut.
Muhaimin menegaskan, penurunan kemiskinan membutuhkan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk membantu mengidentifikasi penerima bantuan dan menghubungkan mereka dengan program pemberdayaan yang sesuai.
Target kemiskinan ekstrem 0 persen pada akhir 2026 menjadi tantangan yang harus dikejar pemerintah. Selain memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang berhak, keberlanjutan penghasilan dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar juga menjadi bagian penting dalam menilai hasil program pengentasan kemiskinan.



اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *